PERJALANAN PEMBENTUKAN MASYARAKAT MADANI DI TENGAH GELOMBANG GLOBALISASI DAN DEMOKRATISASI

Prolog

Beberapa waktu yang lalu, gema masyarakat madani sangatlah akrab ditengah kita yang dibahas oleh intelektual-intelektual muslim,tokoh-tokoh masyarakat,pemerintah maupun masyarakat sipil.Gerakan pemberntukan masyarakat madani diprakarsai oleh pemeintah yang bertujuan untuk menciptakan peradaban

dan mengimbangi antara kekuatan pemerintah dan kekuatan masyarakat sipil sebagai culture movement.dam balanced force terhadap State.

Ada beberapa pemikiran yang hampir sama antara masyarakat madani dengan civil

society,tetapi memiliki esensi yang sangat berbeda karena budaya dan wacana dari konteks negara yang bersangkutan.Saya lebih tertarik untuk membuat makalah dalam hal masyarakat madani ditengah perjalanan gelombang globalisasi dan demokratisasi untuk memenuhi prasyarat penilaian perkuliahan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic Society.

Masyarakat Madani di Indonesia

Menurut Nurcholis Majid dan Dawam Raharjo mempunyai pengertian bahwa Civil Society adalah suatu masyarakat sipil yang berperadaban atau masyarakat madani. Dalam kelompok muslim tradisionalis dengan asumsi bahwa istilah civil society adalah khas barat dan tidak ada padanan katanya dalam bahas Indonesia.Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan berakibat mengalami distorsi makna terhadap civil society.Menurut Mansoer Fakih seorang aktifis LSM lebih cenderung menggunakan istilah 'masyarakat sipil' sebagai padanan kata. Civil Society.Lembaga Etika Atmajaya cenederung menerjemahkannya dengan 'masyarakat warga' sebagai padanan kata civil society.Menurut Frans Magnis Suseno dan Ryas Rasyid cenderung

memakai istilah 'masyarakat kewargaan.'.

Sedangkan kelompok muslim modernis berasumsi bahwa civil society dan masyarakat madani tidak terdapat perbedaan substansial dan bermakna nuansa Islami. Kata Madani merupakan derivasi dari “tamaddun” yang berarti peradaban (civilized) mempunyai makna sejajar dengan dengan civil society.Demikian kelompok ini bersikukuh dengan istilah masyarakat madani dan dalam perkembangannya menjadi ciri khas civil society di Indonesia.

Ada 3 aspek yang mendukung jalannya perwujudan masyarakat yang adil,terbuka serta demokratis (masyarakat madani-penulis) ditengah arus globalisasi dan demokratisasi yaitu :

1, Iman dan Prinsip keadilan

2, Iman dan Keterbukaan

3, Iman dan Demokrasi

Para Tokoh Intelektual muslim,ulama,umara dan segenap masyarakat muslim sedang bekerja keras untuk mengantisipasi gelombang besar 'Tsunami Globalisasi dan demokratisasi' dengan menciptakan dan membangun ekonomi syariah, politik Islam,masyarakat madani yang bertujuan membentengi Indonesia dari kegagalan agenda globalisasi sehingga anggotanya akan mengalami kehancuran seperti kerapuhan ekonomi meksiko yang dengan mudah mengotori ekonomi AS dan Kanada.

Iman dan Prinsip Keadilan

Dalam berbagai pernyataan Kitab Suci ,bahwa Tuhan adala Maha Adil,dan bagi manusia perbuatan adil adalah tindakan persaksian untuk Tuhan.Karena itu menegakkan keadilan adalah perbuatan yang paling mendekati takwa atau keinsafan ketuhanan dalam diri manusia.

'Adl dan Qisth (Al quran), pengertian adil ('Adl) terkait dengan sikap seimbang dan menengahi (fair dealing atau wasath), dalam semangat moderasi dan toleransi yang dikatakan oleh Yusuf Ali adalah suatu istilah yang serba meliputi, yang bisa mencakup semua jenis kebaikan dalam pemikiran kefilsafatan. Tetapi karena akarnya yang jauh dalam rasa ketuhanan atau takwa, keadilan berdasarkan iman menuntut sesuatu yang lebih hangat dan manusiawi daripada konsep keadilan formal dalam sistem hukum Romawi,bahkan lebih jauh menembus dinding-dinding pengertian keadilan yang rumit dalam spekulasi kefilsafatab Yunani. Rasa keadilan berdasarkan iman harus menyatakan ke luar hati nurani yang paling mendalam.Keadlian iman itu terkait erat dengan ihsan, yaitu keinginan berbuat baik untuk sesama manusia secara semurni-murninya dan setulus-tulusnya, karena kita bertindak di hadapan Tuhan untuk menjadi saksi bagi-Nya, yang dihadapan-Nya segala kenyataan, perbuatan dan hati nurani tidak akan pernah dapat dirahasiakan.

Mendalamnya makna keadilan berdasarkan iman itu juga bisa dilihat dari kaitannya dengan “amanat” (amanah ; titipan Allah) kepada umat manusia untuk sesamanya, khususnya amanat berkenaan dengan kekuasaan memerintah.

Kekuasaan pemerintah adalah sesuatu yang tak terhindarkan demi ketertiban tatanan kehidupan manusia sendiri.Keabsahan atau legitimasi kekuasaan ialah menjalankan amanat dengan menegakkan keadilan sebagai saksi bagi kehadiran Tuhan.

Iman dan Keterbukaan

Iman kepada Allah, yang menumbuhkan rasa aman dan kesadaran mengemban diri ke luar dalam sikap-sikap terbuka, percaya kepada diri sendiri (karena bersandar yakni tawakal kepada Allah), dan karena ketentraman yang diperoleh dari orientasi hidup kepada-Nya.Sikap terbuka kepada sesama manusia, dalam bentuk kesediaan yang tulus untuk menghargai pikiran dan pendapat yang otentik, kemudian mengambil dan mengikuti mana yang terbaik.

Sikap kritis yang mendasari keterbukaan itu merupakan konsistensi iman yang amat penting, karena merupakan kelanjutan sikap pemutlakan yang ditujukan hanya jepada Tuhan, dan penisbian segala sesuatu selain Tuhan. Maka, demi tanggung jawabnya sendiri, seseorang hendaknya mengikuti sesuatu hanya bila ia memahaminya melalui metode ilmu (kritis), dan bahkan dalam hal ajaran Islam hendaknya ia tidak menerimana bagaikan orang yang tuli dan buta, sekalipun agama lebih tinggi daripada akal, karena ia sejalan dengan akal atau tidak bertentangan dengannya, maka hendaknya didekati melalui jalan argumen yang masuk akal dengan metode kritis.

Iman dan Demokrasi

Keterkaitan Iman dan demokrasi yaitu pengaturan tatanan kehidupan atas dasar kemanusiaan yakni kehendak bersama.Iman kepada Allah menuntut agar segala perkara antar manusia diselesaikan melalui musyawarah, yang dengan sendirinya adalah suatu proses timbal balik (reciprocal) antara pesertanya,dengan hak dan kewajiban yang sama. Deskripsi mengenai masyarakat orang beriman (Masyarakat madani ) sebagai masyarakat musyawarah sedemikian mengesankannya bagi orang-orang muslim pertama,sehingga surah dalam al Quran yang memuat deskripsi itu disebut surah Syura atau musyawarah. Gambaran masyarakat demokratis sudah terwujud dalam masa-masa klasik Islam.

Globalisasi dan demokratisasi di Indonesia

Sejak dekade 1970-an globalisasi menjadi konteks bagi berlangsungnya apa yang oleh Samuel P.Huntington (1991) disebut sbeagai 'gelombang ketiga demokratisasi'.Apakah globalisasi merupakan sumber (resource) yang membuka kesempatan (opportunities) atau ia malah hambatan(constraints) bagi demokratisasi disuatu negara ? Apakah pengaruh itu dirasakan sama oleh semua negara ? Sejauh manakah demokratisasi terkait dengan globalisasi, yang salah satunya dicirikan oleh merosotnya peran negara-bangsa ? Menurut Lipset 1959 dan Moore 1966) didasarkan atas asumsi bahwa kekuatan-kekuatan utama yang menyebabkan demokratisasi berada atau terletakn di dalam negara-negara bangsa tertentu,bukan diluarnya,globalisasi dianggap kurang relevan. Bahkan pada fase-fase pertama 'gelombang ketiga demokratisasi',faktor-faktor yang sifatnya Internasional dilihat tak lebih sebagai faktor-faktor sekunder,di dalam sebuah proses yang pada esensinya bersifat domestik (misalnya oleh whitehead 1986).Karena itu,studi Hungtington adalah terobosan penting,karena studi itu mengidentifikasi faktor-faktor non domestik,bahkan global sebaai penyebab utama demokratisasi.

Setelah Huntington,banyak sarjana lain yang menisbatkan demokratisasi kepada faktor-faktor yang terkait dengan globalisasi.Dewasa ini,sedikitnya ada tiga cara dengan apa globalisasi menetukan proses-proses demokratisasi, yakni : (1) secara kultural, melalui penciptaan jaringan komunikasi global dan kebudayaan global; (2) secara ekonomi, melalui pembentukan ekonomi kapitalis global; (3) secara politk, melalui pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan yang bersifat global (global governance). Ketiga hal ini mendorong terjadinya penetrasi dan difusi nilai-nilai yang tumbuh secara global ke dalam perpolitikan nasional yang sebelumnya terinsulasi.

Dibawah kondisi-kondisi globalisasi,kedaulatan negara tergerogoti dan negara itu sendiri mengalami internasionalisasi. Politik dalam negeri (domestik) menjadi berkembang sebagai objek yang dipengaruhi oleh kecendrungan-kecendrungan global.Era globalisasi yaitu zaman yang menyaksikan proses semakin menyatunya peradaban seluruh manusia berkat kemajuan teknologi.komunikasi dan transportasi.

Globalisasi dan Demokratisasi I : Ekonomi dan Politik Global

Dalam pembentukan sebuah ekonomi-politik global terutama berakar pada globalisasi produksi, perdagangan, dan keuangan.Menurut David Held dan kawan-kawan (1999), yang percaya bahwa sekarang ini arus perdagangan mencakup wilayah yang tidak pernah ada tandingannya dalam sejarah manusia, kini kita tengah menyaksikan tumbuhnya apa yang benar-benar bisa disebut sebagai pasar global dalam keuangan dan produksi. Proses globalisasi pada saat yang sama adalah sebab dan akibat dari perubahan besar dalam kebijakan ekonomi nasional dan gerakan global menuju liberalisasi ekonomi dan integrasi global.

Pembentukan ekonomi-politik global di atas terkait dengan demokratisasi sedikitnya dalam dua cara yang saling berhubungan. Pertama : proses itu makin memantapkan cengkeraman otoritas pusat-pusat kapitalis di Barat terhadap negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini terjadi karena pembentukan ekonomi politik global makin mereduksi pilihan-pilihan ekonomi dan politik yang tersedia bagi negara-negara sedang berkembang. Perjalinan kontak dan memperoleh kesepakatan dengan berbagai badan atau pemerintahan dari pusat-pusat kapitalisme yang harus dilakukan oleh negara-negara sedang berkembang atau negara-negara pos komunis sebagai pra syarat politik tertentu (kondisionalitas), pengembangan prohgram-program intervensi kemanusiaan seperti di somalia atas bekas Yugoslavia, dan tumbuhnya blok-blok perdagangan berdasarkan wilayah tertentu, yang mulai menggantikan batas-batas regional yang lama antara Timur dan Barat atau Selatan dan Utara.

Pemerintahan di negara-negara selatan atau pos komunis kini meneukan kenyataan bahwa mereka dipaksa untuk mengikuti model pembangunan tertentu, yang tergantung pada demokrasi formal dan ekonomi terbuka.Mereka diikat dalam sebuah kesepakatan hubungan politik denga pemerintahan di negara-negara maju, dimana mereka diharuskan untuk berkomitmen kepada pembangunan demokrasi liberal.

Dunia yang makin terintegrasikan bahwa krisis ekonomi di negara-negara sedang berkembang dapat menyebar cepat ke negara-negara maju.

Hubungan perkembangan diatas dengan demokratisasi ? Bahwa negara-negara dengan kapitalisme lebih maju memiliki alasan yang cukup unuk mempengaruhi proses-proses politik di tempat-tempat lain, Demokratisasi adalah bagian dari proses lebih luas upaya negara-negara maju untuk meakin memperkuat kontrol mereka atas negara-negara berkembang..

Kedua : ekonomi -politik global dibangun atas strategi liberalisasi global. Dari perspektif liberal, liberalisasi mendorong demokratisasi global. Liberaliasasi perdagangan diharapkan menciptakan pasar bebas yang pada gilirannya akan memfasilitasi terbentuknya warganegara yang otonom,kelas menengah, dan masyarakat sipil yang kuat. Pasar akan membatasii ekses-ekses negara dengan menciptakan “badan-badan pengekang”(Agencies of restraint) dan karenanya dapat bekerja dalam arah yang mendukung demokratisasi (menurut Collier 1991). Pada saat yang sama, di negara-negara tertentu, demokratisasi berjalan bersamaan dengan liberalisasi ekonomi.

Liberalisasi dapat berfungsi sebagai katalisator bagi demokratisasi.

Menurut Cox (1997) ; Liberalisasi dapat mengeksklusi kaum miskin dari proses partisipasi politik, memperlemah negara berkembang karena internasionalisasi, dan memperlebar jarak antara Utara dan Selatan.

Globalisasi dan Demokratisasi II : Tumbuhnya Pemerintahan Global

Ekonomi global menjadi landasan esensial bagi terbentuknya bentuk-bentuk pemerintahan global. Karena globalisasi mengerogoti otonomi semua negara nasional.

Hal itu mengakibatkan berkembangnya “tatanan pos Westphalian,” yang dicirikan oleh tumbuhnya badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintahan global yang menggantikan atau beroperasi beriringan dengan sistem antar negara. Contohnya

Dana Moneter Internasional (IMF),Bank Dunia, dan Organisasi Perdaganan Dunia (WTO) yang mengelola ekonomi Internasional,dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berusaha untuk menjamin tatanan global dan norma-norma global. Inisiatif untuk mendirikan pengadilan Internasioanl bagi pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) juga merupakan bagian dari makin berkembangnya rezim pemerintahan transnasional.

Menurut Cox (1997), kekuasaan yang ada di tangan lebaga-lembaga diatas mencerminkan kenyataan bahwa lembaga-lembaga itu mewakili (secara tdiak langsung dan bersifat longgar) untuk kepentingan negara-negara kaya di Barat.

Mereka adalah nebeleuse, sebuah “kesatuan” longgar kelompok elite dari atau pro Barat yang memengaruhi nilai-nilai global dan menentukan kebijakan global.

Daftar Pustaka

1, Buku Islam Doktrin dan Peradaban,Sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan ,kemanusiaan,dan kemoderenan,Nucholish Madjid,cetakan pertama tahun 1992.`

2, Makalah diskusi Forum Muda Paramadina,Globalisasai dan Demokratisasi : Beberapa Catatan Teoretis,Ihsan Ali Fauzi.2007